BLP Papua Belajar Lelang di Sultra
Ilustrasi
KENDARIPOS.CO.ID — Setelah ditetapkan sebagai percontohan nasional, lembaga pengadaan barang di Sultra mulai kedatangan tamu untuk belajar. Salah satu provinsi dari ujung timur Indonesia, Kamis (21/12) menyambangi kantor Gubernur Sultra. Mereka datang dengan personel lengkap sebagai lembaga pengadaan yang baru terbentuk setahun lalu.
Kepala Biro Layanan Provinsi Papua, Sonny L. Rumfaker, S. mengaku mendapat masukan langsung dari kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI untuk belajar langsung di Sultra. “Saya tanya kenapa di Kendari ini, karena katanya ini sudah jadi percontohan. Sudah banyak prestasi yang diraih,” ujar Sonny L. Rumfaker, S dalam pertemuan dengan Pemprov Sultra, Kamis (21/12).
Sementara itu, Asisten 1 Pemprov Sultra, Sarifuddin Safaa menyambut baik kehadiran tamu asal pulau Cendrawasih itu. Bahkan pertemuan kemarin dirasa belum cukup untuk berbagi ilmu maka Pemprov Sultra siap untuk diundang ke Papua memberikan pelatihan atau pendampingan lelang. “Kita bisa kirim personel ke Papua. Satu atau dua orang untuk mendampingi langsung,” ujar Sarifuddin Safaa.
Lebih lanjut, Sarifuddin Safaa menuturkan Papua dan Sultra memiliki kedekatan emosional yang baik. Gubernur Sultra nonaktif, Nur Alam selalu menjamu tamu dari Papua secara istimewa. “Makanya kalau bisa diyakinkan gubernurnya maka kita bisa kerja sama dalam hal pengadaan ini,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJP) Sultra, Rony Yakob. Mantan PJ. Bupati Muna Barat ini mengatakan sangat mungkin jika dua daerah itu membentuk kerja sama. “Sarana teknologi saat ini sudah berkembang pesat. Proyek di Papua bisa dilelang di Kendari karena sekarang sudah sistem elektronik dan kita sudah diakui secara nasional,” katanya.
Lebih lanjut Rony menambahkan untuk menjadi lembaga pengadaan yang profesional memang butuh waktu lumayan lama. Utamanya, soal mental personel pengadaan. Mereka harus ditempa agar jangan gentar menghadapi pengusaha. Terlebih jika ada tendensi politik dan kekuasaan di dalamnya. “Pokja kita lengkap. Ada polisi, jaksa, pegawai. Mereka di ikutkan ujian sertifikasi hingga lulus. Tidak asal-asalan kita masukkan. Jadi soal konsekuensi hukum, personel juga sudah paham,” lanjutnya.
Setelah dua jam berdiskusi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra, para pejabat pengadaan Provinsi Papua diajak melihat langsung sistem pengadaan yang ada di kantor BPBJP Sultra. Mulai dari tampilan proyek-proyek yang dilelang dalam sistem, hingga klinik pengadaan yang sengaja dibentuk untuk mengobati perusahaan yang sakit dan sulit menang tender. (ely/b)
Post a Comment